Clarita Wihelmina Sulastri

    Problematika PEMIRA Fakultas Pertanian tahun ini bermula saat sosialisasi, dimana teman-teman yang mengatasnamakan diri Aliansi Sativa Peduli Demokrasi mengadakan demo akan syarat 1000 KTM yang dikumpulkan, rekomendasi dan LKMM. Kemudian, diadakan peninjauan kembali dengan hasil 650 ktm, 3 surat rekomendasi, dan LKMM di semua tingkatan. Permasalahan berikut dimulai pada Kamis, 23 Desember 2021, salah satu pasangan calon membawa berkas untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua dan sekretaris BEM Pertanian tahun 2022. Setelah dilakukan pengecekan berkas didapati kekurangan berkas pada bakal calon ketua BEM yaitu tidak "melampirkan surat keterangan bukan pengurus inti pada organisasi internal dan eksternal kampus." Pasangan calon terkait hanya melampirkan surat pengunduran diri dari BPH BEM Universitas Mataram, akan tetapi itu bukan pengurus inti yang dimaksud dalam persyaratan yang dibuat KPRM.   Dari informasi yang diperoleh bakal calon ketua tersebut adalah pengur...

"Ketidakterbukaannya KPRM menciptakan berbagai ambiguitas dan kebingungan dikalangan mahasiswa. Mulai dari ketidakjelasannya Timeline setelah SK KPRM diperpanjang, hilangnya kabar panitia pelaksana pemira. Hal tersebut berimbas tidak hanya pada bagian eksekutif akan tetapi juga seluruh kalangan mahasiswa. Hasil mediasi pihak KPRM, DPM, Bawasra serta bakal calonpun tidak pernah dipublikasikan sampai saat ini oleh panitia pelaksana. Lalu dimanakah bentuk tanggung jawab, transparansi dan beban moril panitia pelaksana untuk menyelesaikan perkara ini. Merosotnya kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga KPRM tidak menjadikan KPRM dewasa untuk menyelsaikan masalah ini. Apakah Pihak KPRM sengaja mengulur-ulur waktu atau mungkin tidak bisa menyelesaikan perkara ini. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram saat ini butuh solusi bukan malah meningkatkan tendensi karena hilangnya jejak KPRM Fakultas Pertanian." - Cheang Chandra Kusuma Angkatan, Ilmu Kelautan 2020. "KPRM FP ya...