Req : Polemik kartu prakerja
Awal kemunculan polemik yang melibatkan Adamas Belva Syah Devara, M.P.A., M.B.A. adalah terpilihnya Skill Academy yang merupakan anak dari Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja. Skill Academy menjadi salah satu dari 8 mitra penyedia pelatihan Kartu Prakerja. Belva Devara dalam kedudukannya sebagai staf khusus kepresidenan dicurigai keterlibatannya memasukan Skill Academy mengingat dirinya sebagai pendiri dan CEO Ruang Guru.
Untuk meredam konflik dengan dana 5,6 miliar ini, Belva Devara pada Jumat, 17 April 2020 mengirimkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi. Belva sendiri membantah keterlibatannya dalam pengambilan keputusan Kementrian Koordinator Perekonomian mengenai Kartu Prakerja. Dalam konfirmasinya melalui media sosial twitter, Belva mengaku Skill Academy mengikuti program seleksi seperti mitra lainnya tanpa mengambil keuntungan dari posisinya sebagai staf khusus.
Sebelumnya polemik ini telah memunculkan dugaan beragam dari publik. Banyak dari publik menduga dalam pemilihan mitra Kartu Prakerja adanya kepentingan tertentu. Ini juga dikaitkan dengan adanya sistem oligarki dalam penguasaan proyek pemerintahan.
Namun, kemunduran belva tak semerta merta redamkan isu tersebut. Disinyalir ada kecacatan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh mitra pelaksana Kartu Prakerja dilaksanakan pada 20 Maret 2020 atau sebelum Pemerintah mengeluarkan peraturan teknis yaitu Permenko Prakerja No. 3 Tahun 2020 pada 27 Maret 2020. Dalam konfirmasi Belva Devara pada media sosial twitter dikatakan seleksi mitra dilaksanakan sejak akhir 2019. Sementara, Manajemen Pelaksana alias PMO dibentuk pada 17 Maret 2020. Dan Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja disahkan pada 28 Feb 2020. Sehingga landasan terpilihnya 8 mitra ini dipertanyakan.
Selain itu, pemilihan mitra yang dinilai tidak transparan. Mitra dipilih langsung oleh Kementrian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana PMO tanpa ada lelang. Diisukan 4 dari 8 mitra pelaksana merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) yang tentunya menyumbang keuntungan bagi investor asing.
Efisiensi dan efektifnya program yang dijadikan solusi dalam menanggapi masyarakat yang perekonomiannya terkena dampak serius Covid-19 masih menuai beragam respon dari publik. Mengingat dianjurkan bekerja dari rumah dan membatasi interaksi fisik, tentu akan kurang efektif mengembangkan hasil dari pelatihan yang diterima bagi 5,6 juta masyarakat yang menjadi target program ini. Dinilai Kartu Prakerja bukan solusi tepat dalam menanggapi melonjaknya pengangguran dampak Covid 19 yang menjadi permasalahan cukup genting saat ini. Masyarakat yang terdampak langsung lebih membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik dibanding pelatihan dan modal usaha.
Untuk meredam konflik dengan dana 5,6 miliar ini, Belva Devara pada Jumat, 17 April 2020 mengirimkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi. Belva sendiri membantah keterlibatannya dalam pengambilan keputusan Kementrian Koordinator Perekonomian mengenai Kartu Prakerja. Dalam konfirmasinya melalui media sosial twitter, Belva mengaku Skill Academy mengikuti program seleksi seperti mitra lainnya tanpa mengambil keuntungan dari posisinya sebagai staf khusus.
Sebelumnya polemik ini telah memunculkan dugaan beragam dari publik. Banyak dari publik menduga dalam pemilihan mitra Kartu Prakerja adanya kepentingan tertentu. Ini juga dikaitkan dengan adanya sistem oligarki dalam penguasaan proyek pemerintahan.
Namun, kemunduran belva tak semerta merta redamkan isu tersebut. Disinyalir ada kecacatan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh mitra pelaksana Kartu Prakerja dilaksanakan pada 20 Maret 2020 atau sebelum Pemerintah mengeluarkan peraturan teknis yaitu Permenko Prakerja No. 3 Tahun 2020 pada 27 Maret 2020. Dalam konfirmasi Belva Devara pada media sosial twitter dikatakan seleksi mitra dilaksanakan sejak akhir 2019. Sementara, Manajemen Pelaksana alias PMO dibentuk pada 17 Maret 2020. Dan Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja disahkan pada 28 Feb 2020. Sehingga landasan terpilihnya 8 mitra ini dipertanyakan.
Selain itu, pemilihan mitra yang dinilai tidak transparan. Mitra dipilih langsung oleh Kementrian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana PMO tanpa ada lelang. Diisukan 4 dari 8 mitra pelaksana merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) yang tentunya menyumbang keuntungan bagi investor asing.
Efisiensi dan efektifnya program yang dijadikan solusi dalam menanggapi masyarakat yang perekonomiannya terkena dampak serius Covid-19 masih menuai beragam respon dari publik. Mengingat dianjurkan bekerja dari rumah dan membatasi interaksi fisik, tentu akan kurang efektif mengembangkan hasil dari pelatihan yang diterima bagi 5,6 juta masyarakat yang menjadi target program ini. Dinilai Kartu Prakerja bukan solusi tepat dalam menanggapi melonjaknya pengangguran dampak Covid 19 yang menjadi permasalahan cukup genting saat ini. Masyarakat yang terdampak langsung lebih membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik dibanding pelatihan dan modal usaha.
Komentar
Posting Komentar